Bisnis Prostitusi : Diregulasi atau Dibiarkan Tercecer

Standard
Photo source : http://myoor.com/

Photo source : http://myoor.com/

Hari ini, 18 Juni 2014, Dolly akan ditutup. Lokalisasi yang dicap sebagai daerah prostitusi terbesar se-Asia Tenggara ini akan berganti wajah. Dan seperti biasa, di setiap proses perubahan wajah pada bisnis prostitusi, prosesnya selalu mendatangkan pro dan kontra.

Sebagai mantan wartawan, ketika ditanya, dari sekian banyak peliputan yang saya lakukan mana yang paling berkesan. Saya akan menjawab peliputan di komunitas pekerja seksual gay di bilangan Senen, Jakarta, adalah peliputan yang paling berkesan. Hasil peliputannya saya tulis di sini. Peliputan ini mengantarkan saya pada salah satu sisi wajah dari bisnis syahwat.

Selayaknya sebuah bisnis, di tempat itu penjual dan pembeli bertemu. Transaksi birahi dilakukan secara tertutup di tempat yang begitu terang benderang. Seberapa terang? Bertempat di salah satu bioskop tertua di daerah Senen, si pembeli dengan gagah beraninya memasuki tempat bisnis sambil terus mencecar kedua matanya pada tubuh penjual yang berdiri gemulai atau macho. Saat mata pembeli menangkap sosok yang sesuai selera, dia akan menghampiri dengan genit sekali. Meski sifatnya transasksi cinta semu, tapi saya ingat betul bagaimana mata si pembeli begitu terbuai pada tampilan si penjual. Sambil berbisik-bisik genit, si pembeli menyebutkan kemampuan angka  finansialnya kepada si penjual. Angka disepakati mereka pun bergegas meninggalkan lokasi, seolah birahi benar-benar butuh untuk dieksekusi.

Tapi ada juga pembeli yang datang persis anjing kelaparan. Menyebutkan angka kepada setiap pasang mata penjual yang ditemuinya. Siapa yang setuju dengan harga yang dia buka, maka dialah yang akan diboyong menuju tempat eksekusi. Birahi nampaknya harus dirasionalisasi demi lendir yang minta dikeluarkan dengan segera.

Saat itu saya antara takut tapi juga penasaran. Takut penyamaran saya tercium. Saya datang ke sana mengaku sebagai salah satu anggota dari LSM yang memang fokus membina para pekerja seks homoseksual. Tapi saya juga penasaran bagaimana bisa di bioskop yang begitu besar dan merupakan wilayah publik ini, transaksi birahi terjadi dengan begitu bebasnya.

Bioskop ini bukanlah lokalisasi resmi, karena di Jakarta sudah tidak ada lagi lokalisasi resmi. Dan sampai hari itu, saya tidak pernah tahu kalau bioskop itu sebenarnya tempat bisnis prostitusi. Saya sering melewatinya, karena posisinya memang sangat strategis, tapi tidak pernah sedikit pun terlintas kalau di situlah transaksi seksual terjadi. Karena dari luar ya suasananya sama seperti bioskop lainnya, hanya saja kebanyakan film yang diputar adalah film-film Indonesia atau film luar lama. Suasana langsung berubah begitu kaki kanan kita melangkah lebih dalam ke bioskop, aroma transaksi seksual terasa begitu  kuat.

Saya kemudian berpikir, bahaya juga kalau ada orang yang benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di dalam bioskop kemudian memutuskan untuk menonton film yang diputar di sana. Dan orang yang tidak tahu ini bisa jadi remaja tanggung yang celingak-celinguk ketika masuk ke dalam bioskop. Betapa mereka tidak perlu susah payah untuk terlibat dalam bisnis prostitusi. Itu mengapa, menurut saya lokalisasi adalah cara aman untuk membantasi mereka atau siapa saja yang harus dan merasa perlu dilindungi dari transaksi seksual. Sedangkan untuk orang dewasa atau mereka yang sudah cukup umur, menurut saya perlindungannya bukanlah dari sisi ini tapi dari sisi kesehatan.

Dari sisi kesehatan, lokalisasi lebih efektif menekan angka penyebaran penyakit menular seksual. Ini berarti perlindungannya adalah untuk pekerja dan pembeli transaski seksual. Menekan kemungkinan bagi mereka untuk tertular penyakit yang membahayakan diri sendiri dan pasangan sahnya. Tapi sering kali ketika saya memberikan alasan dari sisi kesehatan, banyak orang yang meminta bukti seberapa efektif lokalisasi bisa menekan angka penyebaran penyakit itu.

Saya tak punya bukti konkret di Indonesia, ya karena bisnis prostitusi adalah aktivitas yang ilegal atau diharamkan oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi penghitungan datanya akan sangat sulit dilakukan karena mereka tersebar sebagai kantong-kantong tak terlacak. Kalau pun ada lokalisasi seperti Dolly misalnya, meski pemerintah daerah mendapatkan pemasukan dari pajak wisma yang ada di sana, tapi demi alasan nama baik biasanya pemerintah tidak secara terbuka mau bercerita banyak tentang kontribusi lokalisasi terhadap interaksi sosial. Info mengenai pemerintah mendapat pemasukan dari pajak wisma yang ada di sana, saya dapatkan dari laporan kuliah lapangan yang dilakukan anak sosiolog Unair pada 2013 lalu. Jadi faktanya cukup solid untuk saya sampaikan.

Kembali pada seberapa efektif lokalisasi menekan angka penyebaran penyakit seksual, saya akan memberikan bukti yang lain. Thailand. Iya negara yang begitu akrab dengan wisata seksual ini berhasil menekan angka penyebaran HIV/AIDS melalui lokalisasi. Awalnya sama seperti kita, mereka lebih suka menstigmasasi bisnis prostitusi ketimbang meregulasi. Budaya ketimuran kita masih relatif samalah, jadi cara mereka memetakan masalah pun awalnya masih mirip-mirip dengan kita. Tapi faktanya, bisnis prostitusi terus menjamur sama suburnya dengan angka penularan HIV/AIDS. Maka pemerintah pun menangkap ada urgensitas yang tinggi untuk menyelamatkan penduduk mereka dari penyakit menular seksual ini.

Regulasi pun dibuat. Dan ketika bicara soal regulasi, itu artinya pemerintah harus melegalkan bisnis prostitusi terlebih dahulu untuk punya landasan hukum yang jelas dalam meregulasi.Karena tidak mungkin mengatur yang tidak diakui.  Nafas utama dari regulasi ini adalah membuat siapa saja yang ada di bisnis prostitusi menekan penyebaran virus penyakit seksual menular. Caranya? Pemerintah mewajibkan semua orang yang melakukan transaksi seksual wajib menggunakan KONDOM!

Bagaimana caranya? Pemerintah mendata berapa banyak penyedia layanan seksual dan pekerja seksual yang ada di satu lokalisasi. Para penyedia layanan seksual, diwajibkan menyediakan kondom di tempat mereka. Jika tidak, akan dikenakan sanksi. Dan para pekerja seksual akan menjalani pemeriksaan rutin setiap bulannya, di mana setiap kali selesai diperiksa mereka akan dibekali bertumpuk-tumpuk kondom. Jadi tidak lagi ada alasan kondom susah didapatkan. Semua kondom yang diberikan pemerintah itu adalah GRATIS!!! Lalu perlindungan juga diberikan kepada pekerja seksual. Ketika mereka dideteksi memiliki penyakit menular seksual, para pekerja seksual itu akan dikarantina. Mereka dilarang kerja sampai benar-benar sembuh!

Hasilnya, menurut penelitian yang dilakukan Departemen Pengendalian Penyakit Thailand, selama 1991-2001 angka penularan HIV menurun drastis. Jika sebelum program ini berlangsung ada sekitar 143 ribu kasus baru HIV setiap tahunnya, maka angka itu merosot menjadi 14 ribu kasus baru HIV setiap tahunnya. Bayangkan ada berapa banyak ribu nyawa yang diselamatkan melalui program ini. Efek bola saljunya, yang diselamatkan bukan hanya pekerja dan pembeli jasa seksual tapi juga orang-orang yang hidup bersama mereka. Artinya angkanya tidak hanya terpaku pada 14 ribu itu saja.

Tapi di Indonesia, dengan nilai kegamaan dan moral yang tinggi, bisnis prostitusi akan selalu sulit memiliki ruang regulasi seperti itu. Karena pasti akan ada yang berkata, itu perbuatan dosa jadi jangan kasih ruang untuk menerima. Lalu saya berpikir lagi, kalau banyak yang tidak setuju dengan regulasi lokalisasi, mengapa tidak pernah coba meregulasi pembeli jasa seksual. Bukankah bisnis ini sama seperti bisnis lainnya yang bergerak karena ada motor demand yang memutar roda bisnis prostitusi bergerak begitu lincahnya? Mengapa kita lebih sering mengkriminalisasi pekerja seksual ketimbang meregulasi pemilik birahi dari bisnis ini?

Apa iya kita bisa meregulasi syahwat atau birahi? Pertanyaannya bukan apakah kita bisa atau tidak, tapi apakah kita mau meregulasi mereka? Karena kalau sekadar bisa atau tidak, Swedia adalah contohnya. Mereka punya undang-undang yang menekankan perlindungan pada pekerja seksual. Mengapa pekerja seksual yang dilindungi? Perspektifnya adalah para pekerja seksual sering kali adalah korban dari situasi atau tipu daya dari jual beli manusia alias human trafficking. Ada kutipan yang menarik dalam proposisi yang dibuat pemerintah Swedia ketika mengajukan Sweden’s Sex Purchase Act ini, “It is unreasonable to also criminalize the one who, at least in most cases, is the weaker party who is exploited by others who want to satisfy their own sexual desires.”

Artinya undang-undang ini memberikan sanksi kepada siapa saja yang membeli jasa transaksi seksual. Dendanya, mulai dari bentuk uang atau kurungan penjara. Dan berhubung seluruh undang-undang Swedia bersifat extraterritorial jurisdiction, maka kekuatannya juga mengikat untuk semua orang Swedia yang berada di luar negeri. Selama bukti-buktinya kuat, siapa saja bisa dihukum untuk pelanggaran hukum. Contohnya adalah tiga tentara Swedia yang bertugas di misi perdamaian di Batalion Swedish Kosovo Force (KFOR). Kejadian ini terjadi pada 2002, dimana mereka terbukti menggunakan jasa pekerja seksual saat sedang cuti di Makedonia. Hukumannya, mereka dipanggil pulang ke kampung halaman, diadili dan diberhentikan secara tidak hormat dari kemiliteran.

Swedia sudah punya peraturan ini dari 1999. Pada 2010 lalu, Kementerian Kehakiman Swedia melakukan evaluasi terhadap peraturan ini. Tujuannya untuk melihat dampak dari peraturan ini pada masyarakat setelah diberlakukan selama satu dekade. Hasilnya, sangat memuaskan, karena bisnis prostitusi terus merosot dan Swedia dicap sebagai negara yang tidak kondusif untuk bisnis ini.

Jika berbicara soal angka, pada 1999 diperkirakan ada sebanyak 125 ribu laki-laki yang menjadi pembeli jasa seksual, dan pekerja seksual perempuannya ada sebanyak 2500 orang. Di 2002, angkanya merosot 30-50 % yang artinya pekerja seksual perempuan di Swedia diperkirakan tinggal 1500 orang. Jumlah ini diperkirakan tidak ada pemain baru, karena pekerja seksual yang baru penambahannya tidak signifikan. Tak hanya itu, pemerintah bahkan memberikan pendampingan penuh bagi pekerja seksual yang ingin ganti profesi. Pendampingannya mulai dari konseling, pendidikan, dan pelatihan kerja agar mereka bisa mandiri dengan pekerjaan yang baru.

Hasil evaluasi dari peraturan ini juga meyebutkan, pola pikir masyarakat pun semakin berubah. Bagaimana mereka kemudian melihat transaksi seksual sebagai aktivitas bisnis yang tak hanya melanggar hukum tapi juga tidak manusiawi. Masyarakat bahkan mengajukan untuk menambah masa kurungan dari 6 bulan menjadi 12 bulan.

Jadi jika pemerintah dan masyarakat benar-benar ingin menekan geliat bisnis prostitusi – karena semangat untuk menutup lokalisasi bisa jadi tak hanya ada di Surabaya – sebaiknya penanganan dan pembinaan juga dilakukan kepada pembeli jasa seksual. Menegasikan eksistensi birahi pembeli jasa seksual sebagai sumber demand dari bisnis ini, hanya akan menciptakan lokalisasi bayangan ke ruang-ruang terbuka dengan pelaku bisnis yang anonim. Dan niat tulus untuk menyelamatkan perempuan sebagai korban dari bisnis prostitusi pun membuat perempuan semakin jauh dari terminologi terlindungi apalagi terselamatkan.

 

 

Advertisements

2 responses »

  1. Ya ampun masa komenmu masuk spam…kaga asik bener inih askimet…kaga tahu apa ini temen paling cihuy gua yang komen hahahaha….

    Oiya aku baca juga berita soal itu….ya mereka menolak karena menyangkut keberlangsungan hidup mereka. Sebenarnya memang harus ada perlindungan untuk mereka juga sih, karena tidak ada yang pernah bercita-cita menjadi pekerja seks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s