Bilakah Pekerja Seks Menjadi Profesi?

Standard

St.Pauli-Hamburg, GermanBeberapa hari lalu, saya menghadiri satu acara peluncuran satu yayasan yang didirikan brand ternama dari Paris. Di acara peluncuran itu, ada Baby Jim Aditya sebagai salah satu pihak yang diajak untuk ikut membantu yayasan itu. Yayasan itu akan menderikan semacam rumah belajar bagi anak-anak miskin di perkampungan nelayan yang ada di Cilincing.  Dan Baby Jim di ajak bergabung, karena perempuan yang satu ini memang sudah cukup lama menjadikan Cilincing sebagai salah satu kawasan binaanya.

Dibina untuk apa? Jadi Cilincing merupakan salah satu wilayah dengan tingkat prostitusi yang tinggi. Prostitusi yang direstui oleh suami. Mengapa? Karena ketika laut pasang atau cuaca sedang bermusuhan dengan manusia, dan ketika solar kelewat kurang ajar mahalnya, suami tak dapat melaut maka sang istri diminta mengomersilkan tubuhnya. Iya demi keberlangsungan hidup keluarga.

Entah karena saya terlalu sensitif atau memang saya kelewat kaget, info itu membuat saya berpikir keras beberapa hari. Saya pun lantas mendiskusikannya bersama teman-teman kantor saya saat makan siang. Semua memberikan ekspresi yang sama, bengong dan mengerutkan dahi. Lalu salah seorang teman melemparkan pertanyaan, “Jadi apakah lebih hormat menjadi pemain film porno atau prostitusi di jalanan, demi menghidupi keluarga?” Kita semua tidak ada yang berani menjawab. Karena tak ada yang menjawab, teman yang melemparkan pertanyaan itu meneruskan pertanyaanya dengan penjelasan, “Iya di luar negeri ada beberapa pasangan suami-istri yang merelakan pasangannya menjadi pemain film porno. Karena bayarannya besar, dan keluarga mereka bisa hidup layak. Malah ngga jarang, pasangannya ikut menyemangati ketika suami atau isterinya sedang berakting.”

Hmmm…kemiskinan dan prostitusi emang terlalu dekat, bahkan kadang tidak berjarak. Tapi sebenarnya bukan ini yang mau saya bahas, ini terlalu berat dan butuh banyak pakar untuk meretas faktor-faktor yang membebatnya. Topik mengenai prostitusi selalu mengantarkan saya pada pemikiran bahwa seharusnya pekerja seks itu dilegalkan saja. Lokasinya, pelaku, pembeli, dan penampung yang dilegalkan.

Ketika lokasi transaksi seks dilegalkan, maka semuanya akan terpusat pada satu wilayah. Jadi memperkecil kantong-kantong prostitusi yang berpencar di sana-sini sehingga sulit untuk diawasi. Mengapa harus diawasi? Perspektif pengawasan yang saya punya adalah pada pendekatan perlindungan yang diberikan. Ketika mereka berada pada satu wilayah yang diakui sebagai tempat transaksi seksual, baik pembeli maupun penjual akan lebih merasa diposisi yang sama, karena sama-sama diakui.

Perlindungan berikutnya adalah kita bisa menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sama kepada mereka, karena wilayah transaksinya kan diakui dan tidak ada dalam undang-undang dasar yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak mengurusi pekerja seksual. Ini membuat pekerja kesehatan akan lebih mudah memberikan sosialisasi mengenai hubungan seksual yang sehat. Karena mereka diakui dan diberikan pelayanan yang sama, maka mereka akan merasa punya posisi tawar yang kuat.  Tidak merasa sebagai warga negara imajiner yang hanya diakui ketika pemilihan ketua RT atau RW.

Saya pernah coba membayangkan kalau pekerja seks, dimasukkan sebagai profesi yang diakui. Profesi yang dilegalkan. Apa yang akan terjadi? Lagi-lagi pendekatan saya adalah, mereka akan punya peluang yang sama untuk seperti profesi lainnya yang diakui. Para germo-germo diharuskan memberikan mereka perlindungan jamsostek. Dan bisa jadi Puskesmas bisa lebih nyaman untuk dibangun di tengah-tengah mereka, karena pemerintah bisa bilang mereka bagian dari masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan.

Iya saya berpikir untuk melegalkan pekerja seks sebagai profesi yang diakui. Iya saya tahu, di negara yang bangga dengan label negara religius itu adalah hal yang hampir mustahil untuk dilakukan. Tapi kalau melihat apa yang terjadi di Cilincing, bagaimana transaksi seksual menjadi sebuah bentuk pengabdian terhadap keluarga dan suami…yang saya bisa pikirkan adalah bagaimana cara melindungi mereka yang memilih untuk melakukan itu. Saya tidak akan berbicara itu benar atau salah. Itu amoral atau tidak. Karena bukan itu perhatian saya, biar itu jadi urusan yang akrab dengan standarisasi moral 😀

Salah satu negara yang saya tahu mengakui dan melindungi pekerja seksual adalah Jerman. Saya bahkan melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana pekerja-pekerja seks melakukan transaksinya. Mereka berdiri di pinggir jalan, dengan gaya penampilan masing-masing. Kesamaan mereka hanyalah memakai tas pinggang untuk mengamankan semua uang yang diterima. Semua tindak-tanduk yang dilakukan ada bayarannya, mau sekadar berbicara, gandengan tangan, ya apalagi ciuman dan berhubungan seksual. Mereka akan merayu setiap pria yang melintas, buat yang ada kebutuhan untuk dirayu ya akan mendekat dan melakukan tawar menawar. Ini interaksi transaksi ekonomi yang sangat wajar, dimana penjual dan pembeli pada titik kebutuhan yang sama maka terciptalah kesepakatan harga.

Itu jika dilihat pada tampilan fisik dan bagaimana mereka berinteraksi. Dan kalau kita melihat pada kartu identitas mereka, pada kolom pekerjaan mereka akan mencantumkan pekerja seks sebagai nama dari profesi mereka. Penyantuman itu membuat mereka harus membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah harus memberikan mereka perlindungan hukum serta kesehatan yang sama. Karena mereka diakui sebagai masyarakat dengan pekerjaan yang legal, pekerjaan yang masuk kategori profesi.

Saya sempat bertanya pada fasilitator yang hadir menceritakan itu semua ketika beberapa tahun lalu saya berkunjung ke negara itu, “Jadi negara mengambil keuntungan dari transaksi tubuh yang dilakukan?” Si fasilitator, yang kebetulan adalah managing editor dari salah satu majalah perempuan ternama di sana menjawab, “Itu lebih baik ketimbang mereka tidak diakui dan tidak dilindungi.”

Saya kaget dan fasilitator itu melihat ekspresi kaget saya dengan jelas, maklum ketika itu saya berbicara hanya berdua dengan dia. Saya tidak mau membagi diskusi penting ini dengan banyak peserta, asas egois berlaku kadang pada level ini hahahaha. Dan karena fasilitator itu mendeklarasikan diri sebagai feminis, saya pun bertanya, “Bagaimana para feminis di sini melihat itu semua?” Fasilitator itu menjawab bahwa di awal-awal memang ada pro dan kontra dikalangan feminis. Karena tubuh adalah sesuatu yang hakiki dan transaksi atas tubuh dengan embel-embel negara mengambil pajak atas pekerjaan transaksi tubuh yang dilakukan, jelas menimbulkan perdebatan. “Tapi pada akhirnya kami berpikir, ketika mereka diakui mereka akan merasa punya kedudukan yang sama dengan pekerja jasa lainnya. Sama dengan pengacara, dokter, bahkan konsultan pajak, hanya saja medium mereka berbeda. Mereka menjual tubuh.”

Dan ketika level kedudukannya sama, mereka jadi berani menuntut hak mereka yaitu hak di mata hukum dan pelayanan kesehatan. Alhasil, pajak yang diambil pemerintah dari transaksi tubuh yang dilakukan tak hanya menghidupi keluarga atau negara tapi juga membuat mereka mendapat pemeriksaan dokter secara rutin setiap bulan. Dan ketika salah satu dari pengguna atau pekerja seks mengalami penganiayaan atau merasa dirugikan, mereka punya jalur yang jelas untuk mengajukan tuntutan. Sehingga memperkecil kesempatan kekerasan atau tipu muslihat yang terjadi di lokasi transasksi seks. Semuanya karena mereka diakui sebagai profesi legal.

Karena ini dianggap sebagai profesi yang legal, si rumah prostitusi dan induk semangnya harus terdaftar secara resmi. Jadi dicatat ada berapa yang bekerja pada rumah prostitusi itu dan berapa persen dari pendapatan induk semang yang juga harus disetorkan ke pemerintah sebagai pajak. Jadi germo tak hanya menikmati keuntungannya sendiri. “Sebelum dilegalkan, ini sudah menjadi bisnis yang besar dan tidak ketahuan siapa yang menikmati keuntungannya. Dan setelah dilegalkan serta diakui, semua aturan mainnya menjadi jelas. Ini juga berhasil menekan angka penularan penyakit seksual serta HIV/AIDS,” ucapan fasilitator yang terakhir ini lumayan menggoda saya. Ya di awal dia bercerita, saya sempat berpikir, ini negara kejam amat melegalkan transaksi tubuh dan mengambil keuntungan. Tapi ketika dia berbicara mengenai pengakuan dan perlindungan saya mulai tercerahkan. “Plus para pekerja seks juga semakin percaya diri bahwa mereka adalah penduduk biasa.” Iya, pengakuan adalah salah satu kebutuhan manusia.

Iya memang untuk memutus rantai transaksi seks tak bisa hanya dengan melegalkan, karena mereka butuh jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Life skill adalah salah satu cara yang kata kebanyakan orang bisa mengeluarkan mereka dari jerat kemiskinan, tapi kadang kala kemiskinan tak hanya berbicara mengenai kurang keahlian. Kemiskinan juga berbicara mengenai sistem yang memiskinkan. Para nelayan yang di Cilincing itu misalnya, sistem pengaturan bahan bakar minyak tidak pernah dibuat untuk menguntungkan para nelayan. Sistem yang tak berpihak itulah yang membuat mereka menjeratkan diri pada transaksi seks demi memperpanjang hidup. Mereka butuh solusi yang bisa menghilangkan rasa lapar dengan segera.  Dan transaksi seksual itu hanya memakan waktu 15 menit, itu mengapa solusi rasa empedu ini terpaksa ditelan bulat-bulat. Jadi legal atau ilegal?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s